Ulil Amri yang Wajib Ditaati

Belakangan ini, tema ulil amri kembali hangat diperbincangkan di sosial media. Meski sudah final dalam kajian para ulama, namun ternyata masih ada sebagian masyarakat kita yang belum mengerti siapa sesungguhnya ulil amri yang harus ditaati itu. Selama ini, banyak di antara mereka yang memahami bahwa ulil amri yang wajib ditaati itu adalah setiap pemimpin yang ada hari ini. Tanpa peduli, apakah pemimpin tersebut menjalankan syariat Allah ataukah tidak.

Di sinilah kemudian kajian tentang ulil amri menjadi tema yang cukup urgen untuk dipahami dengan baik. Pasalnya, ketika definisi ulil amri ini tidak dipelajari dengan utuh dan benar, maka rentetan hukum berikutnya pun—hukum terkait tentang bagaimana memperlakukan pemimpin—berujung pada kesimpulan yang salah.

Jadi, sebelum berbicara lebih jauh tentang persoalan hukum seputar ketaatan kepada penguasa, hal yang penting untuk dikaji terlebih dahulu adalah:

1. Apa definisi yang dihadirkan oleh para ulama tentang ulil amri.
2. Apa saja kriteria seseorang bisa disebut sebagai ulil amri atau pemimpin umat Islam.

Definisi ulil amri

Secara bahasa, kata ulil amri terdiri dari dua suku kata yaitu; kata uli yang bermakna memiliki dan al-amr yang bermakna memerintah. Dalam Lisanul Arab, Ibnu Mandzur menguraikan bahwa maksud dari kata uIi adalah memiliki. Dalam bahasa Arab, masih menurut Ibnu Mandzur, ia adalah kata tidak bisa berdiri sendiri, namun selalu harus berdampingan dengan kata yang lain(idhafah).

Sedangkan definisi al-amr, Ibnu Mandzur mengatakan, “Seseorang memimpin pemerintahan, bila ia menjadi amir bagi mereka. Amir adalah penguasa yang mengatur pemerintahannya di antara rakyatnya.” (lihat; Lisanu Arab: 4/31)

Jadi, menurut istilah, kata ulil amri dapat didefinisikan yaitu; para pemilik otoritas dalam urusan umat. Mereka adalah orang-orang yang memegang kendali semua urusan. (lihat: Al-Mufradat, 25)

Siapakah yang Disebut dengan Ulil Amri?

Para ulama sepakat bahwa hukum taat kepada ulil amri adalah wajib. Kaum muslimin tidak diperolehkan memberontak ulil amri meskipun dalam kepemerintahannya sering berlaku dzalim. Prinsip ini menjadi pegangan yang lahir dari salah satu pokok aqidah ahlus sunnah wal jamaah.

Allah ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An Nisa’: 59)

Ibnu Abi ‘Izz dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, berkata, “Hukum mentaati ulil amri adalah wajib (selama tidak dalam kemaksiatan) walaupun mereka berbuat dzalim. karena kalau keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibanding dengan kezhaliman penguasa itu sendiri.” (Lihat: Syarh Aqidah Ath Thahawiyah, hal. 381)

Namun kemudian muncul salah satu pertanyaan yang cukup mendasar dan perlu dijabarkan secara utuh, yaitu; siapakah yang disebut dengan ulil amri?  Apakah setiap pemerintahan yang ada hari ini bisa disebut ulil amri?

Ketika menjelaskan ayat di atas, para ulama tafsir telah menyebutkan beberapa pandangan tentang siapakah yang dimaksud ulil amri yang dimaksudkan dalam ayat tersebut.

Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa para ahli ta’wil berbeda pandangan mengenai siapa ulil amri yang dimaksudkan dalam ayat di atas. Sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah para penguasa. Sebagian lagi menyebutkan bahwa ulil amri itu adalah ahlul ilmi wal fiqh (mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan tentang fiqh). Ada juga yang berpendapat bahwa mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan Sebagian lainnya berpendapat ulil amri itu adalah Abu Bakar dan Umar. (Lihat Tafsir at-Thabari, 7/176-182)

Sementara itu Ibnu Katsir, setelah mengutib beberapa pandangan ulama tentang ulil amri, beliau menyimpulkan bahwa ulil amri itu adalah penguasa dan ulama. Lalu beliau mengatakan, “Ayat ini merupakan perintah untuk menaati para ulama dan penguasa. Oleh karena itu, Allah ta’ala berfirman, ‘Taatilah Allah,’ maksudnya adalah ikutilah kitab-Nya. ‘Dan taatilah Rasul’ maksudnya adalah ambillah sunnahnya. ‘Dan ulil amri di antara kalian,’ maksudnya adalah menaati perkara yang diperintahkan oleh mereka berupa ketaatan kepada Allah, bukan dalam maksiat kepada-Nya. (Tafsir Ibnu Katsir, 4/136)

Perbedaan pendapat tentang siapa yang dimaksud ulil amri dalam ayat di atas juga disebutkan dalam kitab-kitab tafsir lainnya. Namun di antara seluruh pendapat tersebut, mayoritas ulama menguatkan bahwa maksud ulil amridalam ayat tersebut ialah para penguasa dan ulama yang memiliki otoritas dalam mengurus urusan kaum muslimin, baik urusan dunia maupun agama mereka.

Imam Asy-Syaukani berkata:

وأولي الأمر هم : الأئمة ، والسلاطين ، والقضاة ، وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية

“Ulil amri adalah para imam, penguasa, hakim dan semua orang yang memiliki kekuasaan yang syar’i, bukan kekuasaan thaghut.”  (Fathul Qadir, Asy-Syaukani, 1/556)

Imam Nawawi berkata, “Ulil amri yang dimaksud adalah orang-orang yang Allah ta’ala wajibkan untuk ditaati dari kalangan para penguasa dan pemimpin umat, inilah pendapat mayoritas ulama terdahulu dan sekarang yaitu dari kalangan ahli tafsir, fikih, dan selainnya.” (Lihat: Syarh Shahih Muslim 12/222)

Ibnu Taimiyah menjelaskan, “Ulil amri adalah pemegang dan pemilik kekuasaan. Mereka adalah orang-orang yang memerintah manusia. Perintah tersebut didukung oleh orang-orang yang memiliki kekuatan (ahli qudrah) dan ahli ilmu. Karena itulah, ulil amri terdiri atas dua kelompok manusia: ulama danumara. Bila mereka baik, manusia pun baik. Bila mereka buruk, manusia pun buruk. Hal ini seperti jawaban Abu Bakar Ash-Shiddiq kepada wanita dari bani Ahmas saat bertanya kepadanya, ‘Apa hal yang menjamin kami akan senantiasa berada di atas perkara (yang baik yang Allah datangkan setelah masa jahiliah) ini?’ Abu Bakar Ash-Shiddiq menjawab, ‘Kalian akan senantiasa di atas kebaikan (Islam ) tersebut selama para pemimpin kalian bertindak lurus.” (HR Al-Bukhari) (lihat: Majmu’ Fatawa, 28/170)

Dari penjelasan di atas, setidaknya ada tiga kesimpulan mendasar yang dituliskan oleh para ulama dalam memaknai ulil amri, pertama: Ulil amri yang wajib ditaati adalah ulil amri dari kalangan orang-orang beriman. Kedua:Ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak, namun bersyarat. Yaitu selama bukan dalam perkara maksiat. Ketiga: Ulil amri yang tidak menjadikan syariat Islam  sebagai hukum dalam pemerintahannya tidak wajib ditaati

Kesimpulan ini selaras dengan tujuan (maqashid) kepemimpinan itu sendiri. Para ulama menyebutkan bahwa tujuan pokok dari adanya kepemimpinan adalah untuk mengatur kemaslahatan umat,  yaitu dengan menjalankan syariat yang telah Allah gariskan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, dalam Islam  pemimpin juga disebut sebagai pengganti peran Nabi SAW dalam menjalankan tugas kenabian.

Imam Al-Mawardi berkata, “Kepemimpinan adalah pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.” (lihat: Al-Ahkamus Sulthaniyah, 1/3)

Al-Baidhawi juga menyebutkan bahwa, “Kepemimpinan adalah sebagai proses seseorang (di antara umat Islam ) dalam menggantikan (tugas) Rasulullah untuk menegakkan pilar-pilar syariat dan menjaga eksistensi agama, di mana ada kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk mengikutinya.” (lihat: Al-Baidhawi, Hasyiyah Syarh Al-Mathali’ , hal. 228, dinukil dari Al-Wajiz fi Fiqh Al-Khilafah karya Shalah Shawi, hal. 5)

Senada dengan itu, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa, “imamah(kepemimpinan) merupakan pengganti (tugas) pemegang (otoritas) syariat dalam melindungi agama dan mengatur urusan keduniawian.” (Al-Muqaddimah, hal. 195)

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan ulil amri adalah para pemimpin umat Islam yang mengatur pemerintahannya dengan pedoman hukum Allah, yaitu sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam al-Qur’an dan as-sunnah. Sedangkan para pemimpin negara yang mengatur kepemerintahannya dengan selain hukum Allah, seperti demokrasi, komunis dan sebagainya, maka tidaklah layak disebut sebagai ulil amri.

1. Ahmad Naqieb, salah satu da’i salafi yang berdomisili di Mesir, ketika ditanya apakah pemimpin demokrasi yang ada saat ini layak disebut ulil amri? Beliau menjawab, “Kita tidak membela kebatilan, jika demokrasi menjadi asas undang-undang sebuah kepemimpinan maka dia tidak disebut dengan waliyu syar’i (baca; ulil amri). Berhukum dengan demokrasi tidak sesuai dengan petunjuk syar’i. Akan tetapi kita menaati peraturannya demi kemaslahatan.”

Lalu dalam rekaman yang lain, beliau juga menjelaskan bahwa yang disebut dengan waliyus syar’i adalah pemimpin yang menegakkan syariat Islam . Inilah pemimpin yang wajib ditaati meskipun dia melakukan kedzaliman atau melampaui batas. Selama ia menegakkan syariat Islam maka dia disebut dengan waliyus syar’i.

Apakah sepanjang masih salat tetap harus ditaati?

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw menyebut kriteria pemimpin yang harus ditaati. Salah satunya adalah selama mereka masih menegakkan shalat. Diriwayatkan dari Muslim dari Auf bin Malik, ia berkata, saya mendengar Rasulullah saw bersabda:

خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ،

“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Para sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bolehkah kita menyatakan perang kepada mereka ketika itu?’ beliau menjawab, ‘Jangan! Selama mereka mengerjakan shalat di tengah-tengah kalian’.” (HR. Muslim)

Dalam lafadh lain, Rasulullah saw menyebutkan, “Sungguh akan ada pemimpin-pemimpin yang kalian kenal (kebaikan mereka, -pen.) dan kalian ingkari (kemaksiatan mereka, -pen.). Barang siapa mengingkari kemaksiatannya, dia terlepas dari tanggung jawab. Dan barang siapa membencinya, dia selamat, tetapi (yang berdosa adalah) mereka yang ridha dan mengikutinya.” Sahabat bertanya, “Bolehkah kami memerangi mereka?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Tidak boleh, selama mereka mengerjakan shalat lima waktu bersama kalian.” (HR. Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa salah satu barometer ketaatan kepada ulil amri adalah selama pemimpin tersebut masih mengerjakan shalat. Sebaliknya, ketika tidak mau melaksanakan shalat maka tidak ada lagi kewajiban bagi rakyat menaatinya. Sebab, shalat adalah salah satu pemisah antara orang mukmin dan kafir. ketika seseorang tidak mau melaksanakan shalat maka dia sudah melakukan salah satu kekufuran.

Perlu dipahami bahwa pada dasarnya seorang pemimpin harus dilengserkan dari jabatannya ketika ia melakukan kekufuran. Tidak mau mengerjakan shalat hanyalah salah satu penyebab kekufuran. Lebih daripada itu, masih banyak bentuk tindakan lain yang menyebabkan seseorang menjadi kafir. Di antaranya adalah ketika ia menolak syariat Allah atau menggantikan undang-undang negara dengan selain hukum Allah. Pemimpin yang tidak menegakkan syariat maka tidak layak disebut ulil amri, bahkan ia pun harus dilengserkan dari jabatannya.

Sehingga dalam banyak hadis, Nabi saw membatasi kewajiban taat kepada pemimpin adalah selama mereka menegakkan hukum Allah. Nabi saw bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah meskipun kaliau dipimpin oleh hamba sahaya dari habasyi, dengar dan taatilah dia selama memimpin kalian dengan kitabullah.” (HR. Tirmidzi, no. 1706, Nasa’i, 7/154, Ibnu  Majah, no. 2328, Ahmad, 6/402 dan Al-Hakim, 4/206, ia berkata hadis shahih dan dishahihkan juga oleh Al-Albani)

Dalam riwayat yang lain dari Ummu Hushain Al-Ahmashiyah r.a ia berkata,“Saya melaksanakan haji bersama Rasulullah Saw di Haji Wada’…Rasulullah SAW menyabdakan banyak hal, lalu saya mendengar Rasulullah saw bersabda:

إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ حَسِبْتُهَا قَالَتْ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا

“Jika kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya yang berhidung cacat—aku rasa belia mengucapkan,  ‘berkulit hitam’—yang akan memimpin kalian dengan kitab Allah, maka dengar dan taatilah ia’.” (HR. Muslim)

Dari Mu’awiyah bin Abi Sufyan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ

“Urusan kepemimpinan ini akan tetap berada di tangan kaum Quraisy, tidak ada yang menentang mereka kecuali akan Allah seret mukanya ke neraka, asalkan mereka (kaum Quraisy itu) menegakkan agama (hukum syariah).” (HR. Al-Bukhari, no. 3500).

Seluruh hadis di atas jelas menunjukkan bahwa syarat seorang pimimpin yang wajib ditaati adalah ketika ia memimpin dengan berpedoman kepada kitabullah(baca: Syariat Islam). Adapun ketika ia tidak berhukum dengan syariat Islam maka ia tidak wajib didengar dan ditaati. Bahkan kondisi yang demikian menuntut kaum muslimin untuk melengserkannya dari kepemimpinan tersebut.

Sehingga Syaikh Hamid bin Abdullah Al-Ulya, dalam salah satu tulisannya yang di posting dalam situs Islamway.net, dengan tegas menyatakan bahwa syarat keabsahan kepemimpinan yang wajib ditaati adalah ketika mereka berhukum dengan hukum Allah. Karena, Rasulullah saw dalam beberapa riwayat di atas selalu mengaitkan ketaatan kepada pemimpin dengan syarat selama pemimpin tersebut menegakkan hukum Allah.

Bagaimana dengan Pemimpin yang Tidak Menegakkan Hukum Allah

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa seorang pemimpin layak disebutulil amri ketika ia menegakkan hukum Allah. Ketika itu, rakyat dituntut untuk taat meskipun dia berlaku dzalim terhadap mereka. Namun sebaliknya, ketika mereka mengabaikan hukum Allah, maka ia tidak bisa disebut ulil amri dan rakyat tidak wajib taat kepadanya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu berkata, “Kewajiban seorang imam adalah menegakkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah Azza wa Jalla dan melaksanakan amanah. Kalau dia sudah melakukan itu maka wajiblah bagi manusia untuk mendengar dan taat kepadanya serta bersedia bila diperintahkan sesuatu.” (Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, no. 3319 dengan isnad yang shahih).

Imam Qadhy ’Iyadh menjelaskan, ”Seandainya seorang penguasa jatuh dalam kekufuran atau mengubah syariat, serta melakukan bid’ah maka tidak perlu ditaati. Dan wajib atas kaum Muslim untuk melengserkannya.” (Syarah Shahih Muslim, 8/35-36)

Abu Abbas Al-Qurthubi dalam kitabnya Al-Mufhim Syarh Shahih Muslim, (4/39) juga menegaskan, “Kalau pemimpin itu tidak mau menegakkan salah satu pondasi agama seperti penegakan shalat, puasa Ramadhan, pelaksanaan hukum hudud, bahkan melarang pelaksanaan itu, atau dia malah membolehkan minum khamer, zina serta tidak mencegahnya maka tak ada perbedaan pendapat bahwa dia harus dilengserkan.”

Syaikh Abdullah bin Abdul Hamid menjelaskan, “Para pemimpin yang mengingkari syariat Allah, tidak mau berhukum dengan hukum Allah serta berhukum dengan selain hukum Allah, maka ketaatan kaum muslimin kepadanya telah lepas. Manusia tidak wajib menaatinya. Karena mereka telah menyia-nyiakan tujuan imamah (kepemimpinan). Dimana atas dasar tujuan tersebut ia diangkat, berhak didengar, ditaati dan tidak boleh ditentang.”

Ulil amri berhak mendapatkan itu semua dikarenakan mereka melaksanakan kepentingan (urusan) kaum muslim, menjaga dan menyebarkan agama, melaksanakan hukum-hukum, menjaga perbatasan, memerangi orang-orang yang menolak Islam setelah mendakwahinya, mencintai kaum muslimin dan memusuhi orang-orang kafir.

Jika dia tidak menjaga agama atau tidak melaksanakan urusan kaum muslim maka hak kepemimpinan telah hilang darinya. Umat (dalam hal ini diwakili olehAhlul Halli Wal ‘Aqdi, karena kepada merekalah kembalinya kendali permasalahan) wajib mencopotnya dan menggantinya dengan orang yang mampu merealisasikan tujuan kepemimpinan.

Ketika Ahlis Sunnah tidak membolehkan keluar dari para pemimpin yang zalim dan fasik—karena kejahatan dan kezaliman tidak berarti menyia-nyiakan agama— maka yang dimaksud mereka adalah pemimpin yang berhukum dengan syariat Allah. Kalangan salafus shalih tidak mengenal istilah pemimpin (ulil amri) yang tidak menjaga agama.

Menurut mereka pemimpin seperti ini bukanlah ulil amri. Yang dimaksud kepemimpinan (ulil amri) adalah menegakan agama. Setelah itu baru ada yang namanya kepemimpinan yang baik dan kepemimpinan yang buruk.” (Abdullah bin Abdul Hamid, Al Wajiz Fi Aqidati al–Salaf al–Shâlih Ahli al Sunnah Wal Jama’ah, hlm. 169)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tidak semua pemimpin negara saat ini layak disebut ulil amri, karena tugas utama yang paling pokok bagi ulil amriadalah mewujudkan tujuan-tujuan kepemimpinan di dalam Islam , yaitu menegakkan agama dan mengatur rakyatnya dengan syariat Islam . Peran inilah yang kemudian ia disebut sebagai ulil amri yang wajib ditaati dan tidak boleh dilawan. Sedangkan pemimpin sekuler yang tidak menegakkan agama atau bahkan berhukum dengan undang-undang demokrasi, maka jelas tidak pantas untuk disebut ulil amri. Wallahu a’lam bis shawab!

sumber : kiblat net

Read More

Ketika ISIS dan Taliban Bersaing di Afghanistan

 Kelompok Negara Islam, juga dikenal sebagai ISIS, adalah pendatang baru di Afghanistan. ISIS menyatakan kehadirannya dengan membentuk cabang Khorasan pada bulan Desember 2014. Deklarasi itu datang pada saat yang rentan bagi Taliban, yang baru saja mengkonfirmasi kematian pendiri dan pemimpin spiritualnya, Mullah Muhammad Umar. Mullah Akhtar Manshur dipilih untuk menggantikannya, dengan dukungan dari pemimpin global Al-Qaidah, Aiman Azh-Zhawahiri.

Sebagai pendatang baru, daya tarik utama bagi orang-orang untuk bergabung dengan ISIS adalah ingin menjadi bagian dari kekhalifahan. Untuk kelangsungan kelompok, ISIS perlu mengontrol wilayah dan menang atas dukungan penduduk setempat. Tetapi strategi ISIS ini belum efektif di Afghanistan. Taliban yang telah mengontrol wilayah sejak lama masih dominan. Mereka yang bergabung dengan ISIS kebanyakan adalah orang-orang yang membelot dari Taliban, karena tergiur deklarasi khilafah. Bagaimana pun Taliban telah membangun sistem cukup lama.

Taliban memerintah hampir seluruh wilayah Afghanistan pada 1996-2001. Kontrol Taliban berlanjut sampai AS memimpin invasi untuk menggulingkannya dan membentuk pemerintahan boneka di Kabul. Sejak itu, tujuan utama Taliban adalah menggulingkan pemerintah saat ini dan menyingkirkan pasukan asing. Setelah Presiden Barack Obama mengumumkan pada 2014 bahwa AS akan perlahan-lahan akan menarik pasukannya dari Afghanistan, kelemahan pemerintahan Kabul memungkinkan Taliban untuk mengkonsolidasikan kembali posisinya.

ISIS belum begitu sukses. Meskipun telah melakukan operasi besar-besaran pada Januari dalam serangan terhadap konsulat Pakistan di Jalalabad, kelompok ini belum mampu mengamankan wilayah atau dukungan yang diperlukan untuk mengalahkan pesaingnya yang lebih mapan.

Pejuang Taliban terdiri dari anggota suku yang keras. Mereka dilatih dan dididik oleh para pemimpin kelompok sejak kecil. Berbeda dengan ISIS, siapa pun dengan mudah bergabung, asalkan mau berjanji setia kepada pemimpinnya, Abu Bakar Al-Baghdadi. Taliban tidaklah demikian. Seorang individu tidak bisa hanya memutuskan untuk bergabung dengan Taliban begitu saja. Bagi Taliban, ISIS adalah entitas asing yang mencoba untuk mengendalikan Afghanistan. Ini adalah sesuatu tidak akan dibiarkan Taliban.

Abu Umar Maqbul, mantan juru bicara Taliban Pakistan, berbaiat kepada ISIS pada 26 Januari 2015. Foto: Khurasan Media

Pekan lalu, Taliban mengeluarkan pernyataan bahwa beberapa anggota yang sebelumnya membelot kepada ISIS telah bergabung kembali dengan Taliban. Alasan mereka karena kebijakan buta dan ambigu ISIS. ISIS tidak memiliki obat untuk luka Afghanistan, kata pernyataan itu.

Di lapangan, Taliban dapat diterima komunitas akar rumput. Laporan akhir tahun 2015 dari desa Qara Ghaily yang direbut oleh kelompok anti-Taliban menguatkan hal ini. Kelompok yang dipimpin Ghulam Faruq merebut desa itu setelah lima tahun di bawah kontrol Taliban.

Desa terpencil itu berada di barat laut Afghanistan yang berbatasan Turkmenistan. Desa itu menjelaskan sekilas kehidupan di bawah kekuasaan Taliban dan merangkum kegagalan pemerintahan Kabul.

Faruq menggambarkan Taliban sebagai kelompok garis keras. Mereka terus membatasi masyarakat di bawah aturan Syariat, termasuk larangan musik, mencukur jenggot dan gaya rambut Hollywood.

Tetapi meskipun visi “keras” mereka tentang Islam, Taliban mendapatkan dukungan atas upaya mereka mewujudkan ketertiban di desa melalui sistem peradilan syariah yang berjalan efektif. Ini telah mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemerintah yang didukung Barat yang dipandang tidak kompeten dan korup.

Berbeda dengan sistem hukum resmi pemerintahan Kabul, yang dibangun dengan jutaan dolar dari bantuan luar negeri, pengadilan resmi Taliban memberikan layanan keadilan yang cepat dalam semua hal. Terutama kasus perzinaan dan perampokan.

Satu hal khususnya, yang membedakan mereka dari para pejabat pemerintah Kabul, mereka tidak pernah menuntut uang suap.

“Jika Anda pergi ke pengadilan kota, hakim akan mengambil uang Anda, petugas akan mengambil pakaian Anda dan para penjaga akan mengambil apa pun yang tersisa,” kata seorang warga desa, yang meminta tidak disebutkan namanya karena takut pembalasan.

“Orang-orang lebih memilih untuk mentolerir kekejaman Taliban daripada keadilan keadilan dan segala sesuatu yang mereka miliki dirampok,” tambahnya.
Reporter: Salem

Read More

Motif dan Realita Dibalik Mundurnya Davutoglu

Istanbul – Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoğlu mengatakan bahwa ia siap menerima posisi apa saja supaya tidak menimbulkan bahaya/kerugian bagi perjuangan partai dan sahabat-sahabatnya. Dengan penuh percaya diri Davutoğlu menyampaikan pernyataannya itu dalam sebuah konferensi pers yang diadakan untuk mengumumkan tanggal pelaksanaan kongres luar biasa partai yang berkuasa, Partai Keadilan & Pembangunan (AKP). “Saya akan tetap menjalin hubungan kekeluargaan yang dekat dengan Presiden Erdogan, dan saya tidak akan pernah membiarkan rumor atau spekulasi apapun mengenahi rasa hormat saya kepada beliau dan perannya sebagai pemimpin Republik Turki,” imbuh Davutoğlu.

Pernyataan pers Davutoğlu ini disampaikan sebagai respon terhadap publik yang sudah terlanjur mengetahui bahwa ia akan mundur saat kongres Partai AKP tanggal 22 Mei nanti. Tidak mudah untuk melihat bahwa pengunduran diri Davutoğlu itu sebagai sesuatu yang biasa, meskipun ada sejumlah bocoran dari media mengenahi adanya perbedaan serius antara dirinya dengan Presiden Erdogan. Satu hal bahwa pengunduran diri sang perdana menteri ini merupakan sebuah peristiwa perubahan dramatis dalam perpolitikan di Turki dan akan membawa sejumlah konskuensi serius baik secara politik maupun ekonomi.

Pada saat Presiden Erdogan dan Davutoğlu dengan tegas menolak berbagai klaim adanya perbedaan pendapat di antara keduanya, banyak bocoran media mengungkap bahwa selama ini ada masalah yang tidak diketahui oleh publik. Meskipun, bukan rahasia lagi bahwa kedua elit tersebut memiliki pandangan yang berbeda mengenahi sejumlah isu. Ada juga rumor yang beredar sebulan sebelum Davutoğlu mengumumkan jadwal pelaksanaan kongres dan sebelum ia mengumumkan keinginannya untuk tidak lagi bersama Partai AKP.

Sejak partainya berkuasa pada tahun 2003, tercatat serangkaian kesuksesan elektoral yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah pendiri partai, Erdogan. Namun demikian, pada akhir Juni 2015 yang lalu dalam pemilihan parlementer yang dianggap kontroversial, partai AKP kehilangan suara mayoritas untuk pertama kalinya. Sebagai Perdana Menteri sekaligus Ketua Partai AKP, agak mengejutkan ketika Davutoglu berpandangan bahwa (mayoritas) rakyat Turki nampaknya memilih untuk menolak sistem presidensial. Diyakini ia sendiri (juga) menolak perubahan dari sistem parlementer menjadi presidensial sebagaimana diinginkan Erdogan.

Dalam pernyataan pasca pemilu tahun lalu yang dilihat sebagai momen pertama kalinya Davutoğlu mencitrakan dirinya sebagai seorang calon pengganti yang independen bagi pemimpin paling kharismatik & berpengaruh di era Turki modern. Selama masa jabatannya sebagai perdana menteri, Davutoglu dinilai berhasil memposisikan atau menggambarkan entitas pribadinya sebagai seorang pembuat kebijakan yang independen dan bukan sekedar sebagai penyambung lidah, atau pewaris kekuasaan yang selalu tunduk.

Menyusul kehilangan suara mayoritas di parlemen dalam pemilu pada bulan Juni, Davutoglu kemudian mencoba membentuk pemerintahan koalisi yang nampaknya bakal sia-sia. Karena hampir bisa dipastikan, Erdogan akan menyerukan dilakukannya pemilihan sela pada bulan November di mana partai AKP kembali merebut suara mayoritas di parlemen.

Setelah (kembali) menang dalam pemilu tersebut, Davutoglu mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan berusaha untuk lebih memberdayakan posisinya sebagai seorang pemimpin yang kuat sebagai sesuatu yang layak menyusul kemenangan partainya itu. Ketegangan di antara kedua petinggi AKP itu mencapai  puncaknya ketika Davutoglu merasa bahwa tokoh seniornya – Erdogan – ingin membatasi kekuasaannya dengan memilih anggota-anggota dewan tertinggi partai serta para pemimpin partai di tingkat propinsi. Faktanya, mereka sudah melakukannya dengan diberikannya wewenang/kekuasaan kepada Komite Delegasi Tertinggi AKP yang dipilih secara ketat oleh Erdogan.

Puncaknya lagi (barangkali) ketika Menteri Transportasi & Telekomunikasi Binali Yildirim yang dikenal sangat dekat dengan presiden menyatakan akan mencalonkan diri sebagai ketua partai dalam kongres mendatang. Yang mengagetkan, para anggota partai telah mengumpulkan tanda tangan untuk mendukung pencalonan Yildirim yang kemudian mendorong Davutoglu mengumumkan keinginannya untuk mundur sebagai perdana menteri supaya tidak semakin memperlebar perbedaan.

Bocoran informasi lainnya menyebutkan bahwa calon pengganti potensial Davutoglu adalah juru bicara pemerintah Noman Kurtulumus, Menteri Kehakiman Bekir Bozdag, dan Menteri Energi Berat Albayrak, termasuk Yildirim.

Keretakan hubungan antara kedua tokoh pemimpin terkemuka Turki itu bersamaan dengan kemajuan operasi militer Turki dalam menumpas kelompok teroris PKK. Davutoglu dan Erdogan nampaknya juga berbeda pandangan dalam menyikapi isu ini. Sementara Davutoglu mengusulkan kembali ke meja perundingan dalam rangka menuntaskan tahap finalisasi proses rekonsiliasi damai sebagai solusi bagi perang yang tengah berlangsung di wilayah selatan & tenggara Turki tersebut, Erdogan cenderung memilih tindakan yang lebih keras.

Perselisihan terkait pemilihan Kepala Badan Intelijen Turki, Hakan Fidan dalam pemilu parlementer juga bagian dari perbedaan pandangan antara keduanya.  Davutoğlu mendorong Fidan maju menjadi Kepala Intelijen tanpa harus ada persetujuan dari Erdogan yang secara publik pernah menyatakan ketidaksetujuannya dengan langkah tersebut. Sebagai presiden, Erdogan menambahkan bahwa Fidan jauh lebih penting perannya di dunia intelijen daripada di parlemen. Akhirnya, Fidan mundur dari pencalonan tersebut.

Perbedaan kebijakan di bidang moneter juga menambah daftar panjang perselisihan antara Davutoglu dan Erdogan. Erdogan mendukung kebijakan tingkat suku bunga yang rendah, sementara Davutoglu ingin menahan diri dari segala bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga indendensi Bank Sentral. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa Erdogan tidak sepenuhnya senang terhadap kesepakatan antara Turki dengan Uni Eropa yang tidak dikonsultasikan dengannya mengenahi pengungsi Suriah. Ketika perbedaan & perselisihan kedua pemimpin Turki tersebut mengemuka di publik, pasar saham Turki anjlok dan mengalami grafik menurun, demikian juga dengan nilai mata uang Lira terhadap mata uang asing karena para investor mengambil sikap hati-hati terhadap situasi yang sedang berkembang.

Banyak pihak melihat perkembangan politik di Turki saat ini sebagai peluang untuk membuat situasi menjadi lebih keruh. Jaringan media oposisi menyorot tajam dominasi Erdogan dalam kekuasaan eksekutif. Oposisi juga menuding bahwa Erdogan ingin menjadi satu-satunya “sultan” penguasa di Turki. Sejumlah pihak lainnya mencurigai Erdogan memiliki agenda politik & keagamaan yang mereka sendiri menggambarkan konflik antara Presiden dan Perdana Menteri ini sebagai kelanjutan dari perburuan oleh “diktator” Erdogan terhadap rival-rivalnya. “Di banding dengan para pemimpin diktator lainnya, cengkeraman kekuasaan Erdogan terhadap Turki tidak sepenuhnya terkonsolidasi,” tulis seorang penulis sayap kiri.  “Namun demikian, apa yang terjadi saat ini merupakan babak akhir dengan mundurnya Davutoğlu.”

Para penentang Erdogan selama ini meminjam kata-kata mantan Presiden Abdullah Gul yang membuat ungkapan terkenal, “Saya telah menghadapi sikap yang sangat tidak respek dari dalam.” Ungkapan senada juga pernah dinyatakan mantan Deputi Perdana Menteri Bülent Arınç, “Saya diundang dengan cara yang tidak sepantasnya ke kongres partai yang saya dirikan. Itu bukan cara yang tepat memperlakukan orang seperti saya.” Kedua tokoh politik terkemuka ini bersumpah bahwa mereka tulus berkhidmat kepada partai yang mereka cintai dan tidak akan menusuk punggung kolega-kolega mereka dari belakang. Sementara Gul menyatakan secara jelas akan terus berkarir di dunia politik, Arınç memilih istirahat dan berjanji akan kembali berpolitik ketika ada peluang yang positif.

Perubahan kepemimpinan di level atas Partai Keadilan & Pembangunan ini terjadi saat Turki sedang menghadapi berbagai masalah yang rumit. Di antaranya adalah operasi militer yang terus berlangsung melawan militan PKK Kurdi, serangan teroris oleh kelompok ISIS di wilayah perbatasan dengan Suriah dan di sejumlah kota-kota di Turki, serta arus jutaan pengungsi Suriah yang meninggalkan negaranya akibat serangan masif-barbar Rusia dan agresi brutal pasukan Assad di Aleppo dan sekitarnya.

Perubahan di level pimpinan yang waktunya bersamaan dengan masa krisis merupakan langkah yang berisiko di mana sebagian pihak percaya hal itu bisa mendorong Partai AKP menuju perpecahan, terutama dengan semakin banyaknya suara-suara yang menyerukan penentangan serius terhadap kekuasaan Erdogan yang semakin besar. Sejumlah kritik menyatakan Erdogan menjadi semakin otoriter dan hal itu akan berefek negatif bagi referendum yang diusulkan terkait (perubahan) sistem pemerintahan di dalam konstitusi negara Turki modern.

Akhirnya, penting untuk dilihat bahwa Erdogan dan Davutoğlu tidak sedang berbeda pendapat dalam hal visi dan strategi , tetapi perbedaan di antara kedua figur politik Turki itu berada pada tataran internal partai dan manajemen operasional kepartaian, serta pada mekanisme pengambilan keputusan.  Karena konstitusi negara Turki memang memberi peluang bagi perbedaan pendapat, hanya saja beda pendapat  kali ini sampai menyebabkan terjadinya “gesekan” antara kepala pemerintahan dengan kepala negara.

Benar juga bahwa Erdogan mundur dari AKP setelah dirinya terpilih sebagai presiden, namun pengaruhnya di internal partai dan juga dukungan dari para pendukungnya masih sangat jelas terlihat. Sejak Erdogan mengatakan bahwa dirinya tidak akan menjadi presiden yang “biasa-biasa aja”, ia ingin menggunakan hak konstitusionalnya dan ingin memainkan peran yang lebih selama masa jabatannya.

Sumber: Middle East Monitor

Read More

Muncul di Media, Amir Al-Qaidah Serukan Persatuan di Suriah

“Syam hari ini adalah harapan umat Muslim [di seluruh dunia Muslim],” ungkapnya. Karena menurutnya, Syam adalah satu-satunya revolusi rakyat yang mengikuti jalan yang benar, dari seluruh rangkaian Arab Spring yang terjadi di banyak negara di Timur Tengah. Syam menjadi ladang dakwah dan jihad untuk mendirikan khilafah rasyidah (yang mendapat petunjuk)."

KIBLAT.NET – Al-Qaidah kembali merilis pesan baru pemimpinnya Dr Aiman Az-Zawahiri berjudul, “Infiru li Asy-Syam (Berangkatlah untuk Syam).” Pesan itu disampaikan dalam rekaman audio yang dipublikaskan di media online kemarin (8/5).

Dalam rekaman tersebut, Amir Al-Qaidah menekankan bahwa Syam adalah harapan bagi umat Islam.

“Syam hari ini adalah harapan umat Muslim [di seluruh dunia Muslim],” ungkapnya. Karena menurutnya, Syam adalah satu-satunya revolusi rakyat yang mengikuti jalan yang benar, dari seluruh rangkaian Arab Spring yang terjadi di banyak negara di Timur Tengah. Syam menjadi ladang dakwah dan jihad untuk mendirikan khilafah rasyidah (yang mendapat petunjuk).

Azh-Zhawahiri juga mengatakan bahwa semua Muslim hari ini wajib membela jihad di Syam, melawan berbagai konspirasi yang dipimpin oleh Amerika, Inggris dan Arab Saudi. Suriah hendak diganti dengan sebuah rezim berdasarkan Islam, tetapi hanya kepalsuan karena menyetujui sekularisme dan nasionalisme.

Tugas kaum muslimin hari ini, kata Azh-Zhawahiri, adalah bekerja untuk kesatuan mujahidin hingga Syam dibebaskan dari rezim Nushairiyah dan mitra Syiah mereka (yang berarti Iran dan Hizbullah), serta Tentara Salib Barat dan Rusia. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah entitas Islam yang benar.

Pemimpin Al-Qaidah itu mendesak para mujahidin untuk bersatu di Suriah. Ia mengatakan bahwa itu adalah masalah hidup dan mati bagi mereka. Ia juga memperingatkan mereka untuk tidak terganggu oleh pembahasan hubungan Jabhah Nusrah dengan Al-Qaidah.

Mengacu pada isu yang beredar beberapa waktu lalu bahwa Jabhah Nusrah akan memutuskan baiat (kesetiaan) dari Al-Qaidah, Azh-Zhawahiri bertanya secara retoris bukankah langkah itu akan memuaskan penjahat? Azh-Zhawahiri menyatakan lebih lanjut bahwa itu hanya akan menyebabkan Jabhah Nusrah dipaksa untuk tunduk kepada perjanjian yang memalukan sebagai bagian dari kepasrahan kepada pemerintah yang rusak di wilayah tersebut. Azh-Zhawahiri memperingatkan bahwa itu adalah jalan demokrasi yang busuk, yang telah menjatuhkan kelompok-kelompok Islam lainnya, seperti Front Keselamatan Islam (FIS) di Aljazair dan Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan menyebabkan anggota mereka yang dijebloskan ke penjara.

Azh-Zhawahiri kemudian beralih ke inti permasalahan, bahwa Al-Qaidah sedang berjuang untuk menegakkan sebuah emirat Islam berdasarkan versi syariah.

Bila Mujahidin di Syam membangun pemerintahan dan memilih seseorang sebagai imamnya, maka apa yang mereka pilih juga menjadi pilihan Al-Qaidah, kata Azh-Zhawahiri. Ia berpendapat bahwa anggota Al-Qaidah bukan pemburu kekuasaan yang ingin menguasai orang lain. Mereka adalah penuntut tahkim syariah yang menginginkan sebuah pemerintahan di bawah otoritas syariat Islam.

Azh-Zhawahiri menyerukan kepada mujahidin untuk bersatu di Syam, sehingga mereka dapat membangun pemerintahan Islam yang mendapat petunjuk. Keadaan seperti itu pada akhirnya akan mengarah pada kembalinya kekhalifahan menurut metodologi kenabian, yang populer dengan istilah khilafah ala manhaj nubuwwah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Azh-Zhawahiri menegaskan, organisasi afiliasi Al-Qaidah tidak akan menjadi penghambat, karena Al-Qaidah merupakan bagian dari umat dan bukan menguasai umat. Al-Qaidah tidak akan mendirikan negara dengan baiat dari orang yang tidak dikenal dan khilafah yang diumumkan secara tiba-tiba. Al-Qaidah tidak menerima janji kesetiaan kecuali yang diberikan dengan senang hati, kita juga tidak memaksakan kepada siapa pun.

Reporter: Salem
Sumber: LWJ

Read More

Perkenalkan! Ini Janna Jihad, Wartawan Palestina Berumur 10 Tahun

KIBLAT.NET, Tepi Barat – “Kameraku adalah senjataku. Kamera lebih kuat ketimbang senjata. Aku dapat mengirimkan pesan kepada segelintir orang dan mereka dapat mengirimkan kepada orang lain.”
Kalimat yang amat tegas itu keluar begitu saja dari seorang gadis kecil bernama Janna Jihad Ayyad. Bulan ini, usianya baru menginjak 10 tahun. Bisa dibilang, Janna ialah jurnalis termuda di dunia yang meliput di wilayah konflik.
Janna yang menetap di desa Nabi Saleh di Tepi Barat, wilayah pendudukan Israel melakukan peliputan dan merekam sejumlah kejadian-kejadian pilu yang dialami oleh saudara-saudaranya.
Dalam perjalanannya, Janna semakin menekuni dunia jurnalistik tatkala ia kehilangan sejulah anggota keluarganya, termasuk dua saudaranya di daerah Nabi Saleh. Pamannya, Rushdie Tamimi terbunuh setelah tentara Israel melepaskan tembakan fatal yang bersarang di ginjalnya. Sepupunya, Mustafa Tamimi juga ikut menyusul akibat terkena serangan gas.
Pasca kejadian yang amat memilukan itu, gadis mungil tersebut meluaskan area liputannya ke sejumlah wilayah dengan berkunjung di tempat saudaranya. Dengan menggunakan iPhone milik ibunya, Janna membuat video tentang situasi di Jerusalem, Hebron, Nablus, dan Yordania.
Perjalanan liputan Janna menunjukkan bagaimana kehidupan warga yang ditahan di tempat pemeriksaan, saat berunjuk rasa, hingga kekerasan yang dilakukan tentara Zionis kepada anak-anak Palestina.
Sebelum menjalani kehidupan jurnalistik, Janna bersama teman-temannya rajin mengikuti aksi demonstrasi melawan pendudukan tentara Zionis Israel. Di video pertamanya, ia merekam jejak peristiwa yang terjadi di desanya saat baru berusia 7 tahun.
“Tak banyak jurnalis mengirim pesan kami -warga Palestina- ke seluruh dunia. Jadi, saya pikir kenapa bukan saya yang mengirim pesan… dan menunjukkan kepada mereka apa yang sedang terjadi di desa saya,” katanya.
Untuk terjun ke dunia jurnalistik, Janna sebenarnya terinspirasi dengan sepak terjang pamannya, yang tak lain adalah seorang fotografer yang mendokumentasikan kejahatan tentara Israel di Nabi Saleh.

Janna Jihad Ayad

“Saya berbicara tentang apa yang sedang terjadi. Saya melihat pendudukan, tentara, meriam, dan polisi. Mereka melakukan banyak hal untuk memmbuat kami keluar dari tanah kami,” tegasnya seperti dikutip dari Al Jazeera pada 28 April 2016.
Menjadi seorang jurnalis, Janna juga aktif di media sosial, bagaimana ia memiliki akun Facebook dengan jumlah pengikut lebih dari 22 ribu orang. Dia juga mengunggah sejumlah video keikutsertaannya dalam aksi demonstrasi menentang pendudukan Israel dan melaporkan hasil reportasenya dengan bahasa Arab dan Inggris.
Melihat gadis kecilnya menjadi Jurnalis, Nawal Tamimi (ibunya) pun mengaku bangga dengan sepak terjang putri mungilnya. “Saya bangga pada anak perempuan saya karena sejak kecil dia berbicara tentang pesan-pesannya kepada dunia. Dia menyampaikan rasa takutnya, apa yang dia rasakan, dan cerita kenapa ia tak bisa sekolah seperti anak lainnya,” ungkapnya.
Bersamaan dengan rasa bangga terhadap anaknya, ibu Janna sekaligus merasa khawatir terhadap putrinya dan mengenang bagaimana bengisnya tentara Israel saat mendobrak rumahnya. “Saya khawatir padanya, ketika tentara datang di tengah malam dan menyiram gas air mata ke rumah kami, dan kami terbangun dalam kepungan asap. Mereka menyerang kami yang berdemo menentang pendudukan Israel,” ujar Nawal.
Sementara itu, paman Janna yang bernama Bilal mengaku sulit bila harus menerima pekerjaan yang telah dilakukan keponakannya. “Semestinya dia bermain dan belajar, namun kami tidak punya banyak pilihan,” paparnya.
Bilal menuturkan bahwa para keluarga Palestina telah mengajarkan anak-anak mereka untuk tidak melakukan penganiayaan dan tidak mendukung hal yang berbau kejam. Terkait dengan hal ini, para keluarga juga akan mengajarkan bauh hatinya untuk “berjuang dan memerdekakan” Palestina.
Di tengah kekhawatiran orang tua dan keluarga atas profesinya, Janna merasa beruntung sebagai jurnalis anak-anak ketimbang jurnalis dewasa. “Tentara (Israel, red) hanya menangkap jurnalis-jurnalis besar dan mengambil kamera mereka,” imbuhnya.
Saat usianya menginjak dewasa, Janna mengungkapkan keinginannya untuk bekerja di kabar berita internasional seperti CNN atau Fox News dengan alasan, “mereka tidak pernah bicara tentang Palestina, dan saya mau membuat liputan-liputan tentang Palestina”.
Walau telah mengenal dunia jurnalistik, Janna tetaplah gadis kecil Palestina yang masih ingin bermain dan belajar. Ketika ditanya mengenai dunia yang ideal, Janna mengatakan “saya mau dunia ini berwarna pink”.

Sumber: aljazeera.com
Penulis: Dio Alifullah

Read More

Mindanao Masih Panas, Pejuang Islam Terus Menekan dan Bertahan

KIBLAT.NET – Sebulan pasca pertempuran sengit yang terjadi pada pekan terakhir bulan Februari yang lalu, dilaporkan baku tembak sporadis terkadang masih terus berlangsung antara Sondalo (pasukan pemerintah Filipina) dengan para pejuang Islam di Butig Municipal, propinsi Lanao Del Sur.

Sumber-sumber di lapangan menyebutkan kerugian di pihak tentara pemerintah sedikitnya 80 sondalo tewas, 2 unit kendaraan lapis baja hancur, satu markas detasemen militer berhasil direbut mujahidin beserta senjata dan amunisinya. Sementara, hingga saat ini 6 pejuang Islam dilaporkan gugur dan 2 orang jihadis lainnya belum diketahui apakah killed in action atau tertangkap oleh musuh. Ribuan pengungsi sebagian besar masih belum berani pulang ke rumah-rumah mereka karena situasi keamanan belum kondusif.

Menurut seorang koresponden, Abbas Basco, para jihadis muda yang dimotori oleh duo bersaudara Omar dan Abdullah al-Maranao ini bergerak secara independen dan tidak berafiliasi dengan faksi lokal yang sudah ada. Meski sama-sama menggunakan identitas jihadis bendera hitam atau black flag, kelompok ini diduga tidak terkait dengan Ansharu ad-Daulah yang berafiliasi dengan ISIS.

Upaya negosiasi antara kelompok mainstream MILF dengan Manila mendorong sejumlah elemen-elemen Bangsamoro yang tidak puas dengan kebijakan tersebut memisahkan diri dan melanjutkan perjuangan bersenjata. Negosiasi yang sudah diupayakan selama beberapa tahun dan disponsori oleh Malaysia, termasuk sejumlah negara Uni Eropa dan organisasi kerja sama Islam OKI itu akhirnya menghadapi jalan buntu, karena DPR Filipina gagal mengesahkan RUU bagi dasar pembentukan sebuah wilayah otonomi Muslim di Mindanao.

Pejuang Islam Moro

Sebagaimana pernyataan juru bicara militer, Kolonel Noel Detoyato, insiden akhir Februari tersebut melibatkan serangan dan kontra serangan, aksi saling balas tembakan sniper, dan tembakan artileri, termasuk helikopter tempur dan pesawat pembom. Angkatan Udara Filipina hingga kini masih mengandalkan OV-10 Bronco, sebuah pesawat era 1970an dengan kemampuan melakukan surveillance dan serangan ringan untuk menekan posisi pejuang-pejuang Islam di selatan negara itu. Pernyataan perwira militer sondalo Kolonel Roseller Murillo, yang sebelumnya menyatakan jumlah militan Islam yang tewas mencapai 61 orang sejauh ini tidak terbukti, dan hanya berdasar pada informasi intelijen.

Di tempat terpisah, di propinsi Maguindanao pertempuran antara mujahidin BIFF (Bangsamoro Islamic Freedom Fighter) melawan sondalo sudah berlangsung hampir dua bulan. Meski didukung dengan kekuatan personil dan persenjataan yang lebih besar, sondalo banyak mengalami kerugian. Kombinasi medan tempur di daerah rawa-rawa dan belantara tropis sangat menyulitkan sondalo dalam menekan posisi mujahidin yang menerapkan taktik gerilya.

Para sniper mujahidin terbukti sangat efektif menghalau gerak maju musuh. Menurut sejumlah sumber media lokal, dilaporkan sedikitnya 104 sondalo tewas sejak awal pertempuran. Sementara di pihak BIFF dan sekutunya elemen foreign jihadist fighter, 1 orang pejuang gugur dan 1 orang lainnya tertangkap oleh musuh, yaitu salah satu petinggi BIFF Ustadz Hasan Indal saat berada di Cotabato.

Perlawanan para pejuang Islam dengan dukungan masyarakat Muslim untuk memisahkan diri dari pemerintah Manila sudah berlangsung selama lebih dari empat dekade di pulau Mindanao dan di wilayah-wilayah lainnya di selatan Filipina, menyebabkan lebih dari 120.000 orang tewas.

Darah pejuang Bangsamoro bahkan sudah ada sejak masa Kesultanan Sulu yang wilayahnya membentang dari Mindanao, Tawi-Tawi, Palawan, hingga Sabah di Malaysia. Dipimpin oleh Syarief al-Hasyim Syed Abu Bakar, perlawanan berlangsung sengit menentang penjajahan Spanyol terjadi di wilayah ini. Seorang penjelajah Potugis Ferdinand Magellen (1480-1521) beserta anak buahnya tewas ditangan Lapu Lapu, yang menurut sebagian ahli sejarah merupakan seorang etnis Tausug Muslim sekaligus pendiri Kesultanan Cebu bersama Rajah Humabon.

Read More